Terancam Gulung Tikar

Larangan Ekspor Nikel dari Perusahaan Tambang Terancam Gulung Tikar

Nasional

Larangan Ekspor Nikel dari Perusahaan Tambang Terancam Gulung Tikar

Larangan ekspor nikel dari tahun 2020 telah mengganggu perusahaan pertambangan nasional yang tergabung dalam Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI). Sekretaris Jenderal APNI Meidy K Lengkey mengatakan kebijakan itu akan membunuh pengusaha tambang nikel nasional yang saat ini sedang dalam proses menyelesaikan pembangunan smelter.

Meidy mengatakan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh pabrik peleburan nasional yang sedang membangun 16 unit pabrik peleburan diperkirakan 960 juta dolar AS, sedangkan potensi hilangnya pendapatan negara atau devisa karena menghentikan pembangunan 16 peleburan setelah 2022 adalah 261.273.600 dolar AS per tahun output produk smelter dalam bentuk NPI / FeNi. Bahkan potensi kerugian pendapatan valuta asing dari ekspor bijih nikel hingga 2022 berjumlah US $ 259.796.823.

“Bahkan dalam kondisi saat ini, bisnis pertambangan nikel dalam negeri telah merasa dikalahkan oleh peraturan tingkat pengusaha smelter yang telah didirikan di Indonesia, karena mereka tidak menggunakan surveyor yang direkomendasikan oleh pemerintah, tetapi sebaliknya menggunakan surveyor dari pihak mereka,” Kata Meidy di Jakarta, Senin (2/9).

Rawan Gempa dan Tsunami, BMKG Memasang Radar di Yogyakarta dan Jawa Tengah

Meidy mengatakan, perbandingan harga lokal dengan harga ekspor juga menjadi masalah tersendiri. Perbedaan keduanya bisa mencapai US $ 20 per ton, yang seharusnya menjadi keuntungan bagi pengusaha tambang nikel untuk meningkatkan investasi mereka, termasuk pembangunan smelter.

Meidy menyampaikan bahwa pada saat ini juga terdapat tingkat kecemburuan yang tinggi terhadap bisnis nikel nasional dengan smelter asing, di mana pengusaha smelter nasional diharuskan membayar 4 persen royalti dari hasil produksi produk FeNI / NPI (Peraturan Presiden No. 9 tahun 2012) , sedangkan untuk smelter asing dengan izin yang dikeluarkan oleh kementerian industri (IUI) tidak dikenakan kewajiban royalti.

“Ada begitu banyak fasilitas yang disediakan untuk smelter asing yang tidak diperoleh oleh pengusaha nasional,” kata Meidy.

Meidy berpandangan bahwa jika larangan ekspor bijih nikel mulai berlaku tahun ini, sementara ketentuan sistem perdagangan dan penetapan harga bijih nikel dalam negeri belum ditentukan, dapat dipastikan bahwa banyak IUP yang dimiliki oleh pengusaha nasional akan dijual kepada pihak asing yang memiliki smelter.

“Untuk alasan ini, kami berharap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan tentang kepastian harga dan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman standar untuk bisnis pertambangan nikel nasional,” tambah Meidy.

1 thought on “Larangan Ekspor Nikel dari Perusahaan Tambang Terancam Gulung Tikar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *